Pihak imigrasi Indonesia dan Kamboja bersatu melawan perdagangan manusia
Slot online terpercaya – Imigrasi Kamboja bersatu melawan perdagangan manusia
Berita terkait: Indonesia menggagalkan upaya pengiriman 14 pekerja migran ilegal ke Kamboja
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Imigrasi menandatangani nota kesepahaman (LoI) dengan Otoritas Imigrasi Kamboja untuk mencegah perdagangan manusia dan mengatasi tantangan imigrasi.Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Bilateral Kedua antara Imigrasi Indonesia dan Kamboja di Bali pada hari Senin. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk melindungi warga negara Indonesia dan Kamboja dari migrasi ilegal.”
Pertemuan ini memungkinkan kami untuk memperdalam saling pengertian, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap masalah imigrasi di kedua negara,” kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. Ia menegaskan bahwa kemitraan ini dipicu oleh meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang bekerja secara tidak prosedural di Kamboja odia serta tertangkap basah melakukan perjudian dan penipuan daring. Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menyatakan bahwa kedua negara menyadari pentingnya menempatkan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama di bidang imigrasi.
“Sebagai upaya memerangi perdagangan manusia, kami akan menunjuk titik kontak di masing-masing negara, serta mengintensifkan pertukaran informasi imigrasi dan berbagi praktik terbaik dalam menyelesaikan masalah imigrasi bagi warga negara Indonesia di Kamboja,” ujarnya. Ia menyatakan bahwa Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, dan internasional.Langkah signifikan yang telah diambil adalah dimasukkannya klausul tentang penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memungkinkan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para penyelundup dan pihak-pihak yang memfasilitasi mereka.
Selain itu, Yusman menyoroti bahwa otoritas imigrasi turut membantu mencegah keberangkatan orang-orang yang tidak berhak (non-pr pekerja migran yang tidak sesuai prosedur dengan menunda penerbitan paspor atau menolak dan menunda keberangkatan warga negara Indonesia yang diduga sebagai migran ilegal. Selama periode Januari–April 2025, petugas imigrasi di pos pemeriksaan bandara dan pelabuhan internasional di seluruh Indonesia telah menunda keberangkatan lima ribu calon pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.Ia juga melaporkan bahwa kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia menunda penerbitan 303 paspor selama periode tersebut.
Timnya juga secara aktif mencegah perdagangan manusia melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu imigrasi, terutama di desa-desa yang menjadi pengirim pekerja migran terbanyak. “Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik di daerah-daerah rentan merupakan komponen utama dari strategi pencegahan,” tegasnya.
