Indonesia – Cirebon-1 delay

Indonesia - Cirebon-1 delay

Indonesia – Cirebon-1 delay

Liga335 daftar – Asian Development Bank mengatur pembiayaan kembali Cirebon-1 sebagai koordinator utama, PFI melaporkan tahun lalu. Sekitar enam pemberi pinjaman komersial mendukung kesepakatan tersebut. Sponsor CEP adalah Marubeni, Indika Energy, Korean Midland Power dan Samtan.

Kesepakatan Cirebon telah dilihat sebagai kasus uji coba untuk penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara di negara-negara berkembang di bawah Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP), sebuah inisiatif pendanaan G7.
Namun, setelah awalnya setuju untuk menutup Cirebon pada tahun 2035 – tujuh tahun lebih awal dari masa pakainya – pihak berwenang Indonesia tahun lalu melewatkan tenggat waktu yang penting dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi biaya yang lebih tinggi untuk subsidi listrik.
“Cirebon adalah salah satu yang masih memiliki umur panjang, dan teknologinya juga kritis, superkritis, dan relatif lebih baik,” ujarnya, mengacu pada apa yang disebut sebagai Teknologi Batu Bara Bersih di PLTU tersebut.

Ia menambahkan bahwa dampak lingkungan dari penutupan pembangkit listrik batubara yang lebih tua dan lebih kotor akan lebih besar.
JETP memiliki jarak yang lebih jauh. Sejauh ini, Airlangga mengatakan bahwa mitra-mitra internasional tetap berkomitmen terhadap program ini, dengan mencatat bahwa total komitmen pendanaan untuk Indonesia telah meningkat menjadi US$21,4 miliar dari yang semula US$20 miliar.

Sejumlah proyek senilai total US$5 milyar saat ini sedang dalam proses pembiayaan, termasuk proyek PLTS terapung Saguling, proyek transmisi di Sulawesi, dan proyek pembangkit listrik tenaga angin di Sumatera Selatan, kata Airlangga.
Pada bulan April, Jerman dan Jepang melangkah maju untuk memimpin JETP di Indonesia setelah keluarnya Amerika Serikat.
Pemerintah kemudian bermaksud merevisi rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif, yang pada dasarnya merupakan cetak biru untuk melaksanakan investasi JETP, agar lebih selaras dengan kondisi ekonomi, peraturan, dan infrastruktur Indonesia, ujarnya seperti dikutip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *