Bolehkah kita berkunjung? Indonesia sedang membangun ibu kota baru dari nol

Bolehkah kita berkunjung? Indonesia sedang membangun ibu kota baru dari nol

Bolehkah kita berkunjung? Indonesia sedang membangun ibu kota baru dari nol

Liga335 daftar – Dalam momen bersejarah yang langka, salah satu negara terbesar di dunia, yang dihuni oleh sekitar 282 juta orang, berupaya memindahkan ibu kotanya, di mana sekitar 10 juta orang tinggal di dalam batas kota dan sekitar 40 juta orang di wilayah metropolitan yang lebih luas. Ini bukanlah relokasi massal penduduk, melainkan upaya untuk memindahkan seluruh pusat kekuasaan politik ke kota baru yang modern dan dibangun dari nol, lengkap dengan puluhan gedung pemerintah, simbol-simbol nasional, dan pusat-pusat otoritas utama.
Rencana ini dimaksudkan untuk meninggalkan megakota yang saat ini padat penduduk dan terlahir kembali sebagai ibu kota yang dirancang dengan cermat, dipandu oleh visi keteraturan dan keberlanjutan yang tertanam dalam lanskap alam yang luar biasa.

Namun, bahkan pada tahap awal ini, kesenjangan yang lebar mulai muncul antara janji dan kenyataan. Pertanyaan utamanya bukan lagi sekadar seperti apa bentuk ibu kota baru tersebut, melainkan apakah kota itu dapat menjadi kota yang hidup dan berfungsi atau tetap menjadi monumen megah namun kosong.
Ibu kota baru kini sedang dibangun di Indonesia, dunia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Kota ini dirancang untuk menjadi ibu kota politik resmi negara, yang akan menjadi pusat berbagai lembaga kekuasaan, termasuk kementerian pemerintah, badan publik nasional, dan istana kepresidenan baru. Kota yang diberi nama Nusantara ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi tata kelola pemerintahan yang diperbarui dan awal baru bagi bangsa.
Visi tersebut disertai dengan perubahan geografis yang dramatis.

Nusantara terletak jauh dari ibu kota saat ini, Jakarta, di sisi lain kepulauan Indonesia, di Pulau Kalimantan, sekitar 1.200 kilometer jauhnya. Jarak tersebut sebanding dengan memindahkan pemerintahan Israel dari Yerusalem ke kota baru di Negev, namun dalam skala yang jauh lebih besar.

Kota baru Nusantara (The Impossible Build)

Tekanan iklim di balik pemindahan ini
Salah satu alasan utama, meskipun kurang dibahas secara terbuka, di balik keputusan ini adalah perubahan iklim. Dalam beberapa dekade terakhir, Jakarta telah mengalami puluhan banjir parah, beberapa di antaranya telah melumpuhkan seluruh kawasan dan menyebabkan sig Kerusakan parah pada infrastruktur dan perekonomian perkotaan. Sebagian besar wilayah kota ini berada di permukaan laut atau di bawahnya, dan juga mengalami penurunan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.

Menurut perkiraan, kenaikan permukaan laut dapat segera membuat sebagian besar wilayah Jakarta tidak layak huni, sehingga memaksa evakuasi seluruh kawasan permukiman. Dalam hal ini, Nusantara bukan hanya sebuah proyek tata kelola dan identitas nasional, tetapi juga upaya strategis untuk bersiap menghadapi masa depan iklim yang semakin mengancam.
Pembangunan kota baru ini dimulai pada tahun 2023 dan telah berjalan dengan laju yang relatif cepat.

Beberapa gedung pemerintah telah selesai dibangun, bersamaan dengan hotel, bank, dan perumahan bagi pegawai negeri serta pasukan keamanan. Rencana juga sedang disusun untuk kementerian tambahan, kawasan perumahan, distrik kedutaan, infrastruktur transportasi umum, kebun raya, serta lembaga-lembaga untuk olahraga, budaya, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, kesenjangan antara visi dan kenyataan tetap mencolok.

Saat ini, hanya sekitar 2.000 warga Para pegawai pemerintah tinggal di kota ini, bersama sekitar 8.000 pekerja konstruksi.

Rencana resmi memperkirakan populasi sekitar 1,2 juta jiwa pada tahun 2030, sebuah target yang sangat ambisius dan memunculkan pertanyaan apakah Nusantara mampu menarik penduduk dengan cukup cepat untuk membentuk jaringan perkotaan yang dinamis, bukan sekadar kumpulan bangunan yang dirancang dengan baik.

Istana yang terinspirasi oleh mitos

Bangunan paling mencolok di kota ini, yang kini berada dalam tahap konstruksi lanjutan, adalah istana kepresidenan baru yang dikenal sebagai Istana Garuda. Sebagai salah satu dari tujuh istana kepresidenan di Indonesia, istana ini berdiri di atas bukit yang menghadap ke kota yang sedang berkembang. Desainnya terinspirasi oleh Garuda, sosok dari mitologi Hindu dan Buddha, yang dipuja sebagai t Raja burung dan simbol nasional yang sentral.

Karya seni ini diciptakan oleh pematung Indonesia Nyoman Nuarta, dengan bentuk burung raksasa yang membentuk identitas fisik dan simbolis bangunan tersebut.
Jika dilihat secara terpisah, istana ini mewakili esensi dari visi besar di balik ibu kota baru. Namun, ketika dilihat dalam konteks perkotaan yang lebih luas, jelaslah bahwa kisah Nusantara jauh lebih kompleks dan sarat dengan unsur politik.

Inisiatif kota baru ini diluncurkan pada tahun 2019 oleh mantan Presiden Joko Widodo, yang berupaya menggantikan ‘Jakarta yang tercemar, padat, dan tenggelam’ dengan pusat administrasi yang direncanakan. Sejak itu, lanskap politik telah berubah. Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, yang menjabat pada Oktober lalu, telah secara drastis memangkas anggaran proyek tersebut.

Dana turun dari sekitar $2 miliar pada tahun 2024 menjadi $700 juta pada tahun 2025, dengan hanya sekitar $300 juta yang dialokasikan untuk tahun berikutnya, kira-kira sepertiga dari yang menurut para perencana sebenarnya dibutuhkan. Investasi swasta telah juga turun lebih dari $1 miliar dari target semula.
Di luar kesulitan keuangan, presiden baru belum pernah mengunjungi kota tersebut dan telah menurunkan statusnya dari ibu kota resmi Indonesia menjadi hanya ‘ibu kota politik’, sebuah perubahan simbolis yang mencerminkan ketidakpastian yang melingkupi masa depan proyek ini.

Merenungkan kembali urbanisme Indonesia

Nusantara juga memiliki implikasi internasional yang mungkin beresonansi dengan audiens Israel. Meskipun Indonesia dan Israel tidak menjalin hubungan diplomatik formal, dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan hubungan yang diam-diam, terutama dalam perdagangan, aktivitas ekonomi, dan teknologi, telah memicu spekulasi tentang keterlibatan yang lebih erat.
Diskusi yang melibatkan perluasan Perjanjian Abraham menyebut Indonesia sebagai kandidat yang jauh namun mungkin.

Pergeseran semacam itu dapat membuka tidak hanya saluran diplomatik tidak hanya bagi warga Nusantara, tetapi juga bagi warga Israel untuk mengunjungi negara tersebut dan berinvestasi di ibu kota baru.
Di lapangan, nasib Nusantara akan bergantung pada apakah visi ideologis dan nasionalnya dapat diwujudkan menjadi sebuah kota yang berfungsi dengan baik. Rencana induknya dipimpin oleh firma Indonesia Urban+, yang memandang proyek ini sebagai peluang untuk mendefinisikan model baru urbanisme Indonesia.

Salah satu arsitek firma tersebut mengatakan bahwa tujuannya adalah membangun kota yang tidak hanya didasarkan pada simbol-simbol kekuasaan, tetapi juga pada struktur kehidupan sehari-hari yang berfungsi, yang menghubungkan identitas nasional, kelestarian lingkungan, dan teknologi perkotaan yang canggih.
Perencana kota dan para ahli telah memperingatkan bahwa membangun kota dari nol adalah proses yang panjang dan rumit yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam beberapa tahun, terutama dalam kondisi saat ini. Para kritikus menyoroti ketidakpastian perencanaan, kesenjangan pendanaan, dan kurangnya komitmen politik yang jelas.

Seorang pakar hukum konstitusi di Indonesia telah menggambarkan Nusantara sebagai ‘kota hantu,’ dengan alasan bahwa penetapannya sebagai ibu kota politik tidak memiliki arti yang berarti menurut hukum Indonesia. Ia mengatakan kota tersebut bukanlah prioritas utama bagi Presiden Subianto, sambil menambahkan bahwa secara politik, kota itu seolah-olah tidak mau mati, namun juga tidak benar-benar ingin hidup.
Masalah lingkungan menambah lapisan kompleksitas tersendiri.

Meskipun para perencana mempromosikan Nusantara sebagai salah satu kota paling berkelanjutan di dunia, yang dirancang sebagai ‘kota hutan’ dengan ruang hijau yang luas, kelompok-kelompok lingkungan berpendapat bahwa proyek tersebut telah menyebabkan kerusakan ekologis yang serius. Mereka memperkirakan bahwa lebih dari 2.000 dunam hutan hujan dengan ekosistem unik telah dihancurkan selama dua tahun terakhir akibat pembangunan, termasuk pembangunan jalan raya dan bandara baru.

Aktivis lingkungan setempat mengatakan bahwa masyarakat di sekitarnya kehilangan mata pencaharian dan lingkungan mereka. Pemerintah membantah adanya dampak lingkungan negatif dan mengatakan bahwa beberapa kelompok masyarakat adat telah menerima kompensasi atas tanah mereka.

Mesir juga sedang membangun Kairo baru

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memindahkan pusatnya kekuasaan. Mesir telah menjalankan proyek serupa yang lebih maju. Di sebelah timur Kairo, Mesir telah mendirikan ‘Ibukota Administratif Baru,’ yang umumnya dikenal sebagai New Cairo, sebuah proyek besar yang terus berkembang secara bertahap.

Kota ini tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menggantikan Kairo, melainkan untuk beroperasi berdampingan dengannya sebagai pusat pemerintahan yang terpisah.
Kota baru ini kini menjadi tempat bagi parlemen Mesir, istana kepresidenan, dan sekitar 14 kementerian pemerintah, di samping kawasan pemukiman, kawasan bisnis, dan infrastruktur transportasi.
Seperti halnya Nusantara di Indonesia, alasan resmi yang dikemukakan adalah untuk meredakan kepadatan penduduk, kemacetan, dan kekacauan perkotaan di metropolis yang sudah tua.

Namun, dalam praktiknya, banyak kritikus memandang langkah ini sebagai bagian dari tren regional yang lebih luas menuju konsentrasi kekuasaan politik di ruang-ruang terencana dan steril yang relatif terpisah dari kota dan penduduknya, menawarkan kontrol, representasi, dan simbolisme, tetapi tidak selalu kehidupan perkotaan yang organik atau solusi mendalam bagi masalah sosial ibu kota lama. serta masalah-masalah ekonomi.
Pada akhirnya, Nusantara merupakan sebuah eksperimen nasional berskala besar yang berusaha mengatasi beban perkotaan yang berlebihan, ancaman iklim, aspirasi identitas, dan realitas politik yang terus berubah secara bersamaan.

Masa depannya tidak hanya akan ditentukan oleh dokumen kebijakan dan rencana induk, tetapi juga oleh kemampuannya untuk berkembang dari sebuah proyek pemerintah menjadi kota yang sesungguhnya dengan penduduk, kehidupan sehari-hari, dan komitmen jangka panjang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *